CIREBON – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon terus bergerak aktif dalam meningkatkan realisasi investasi dan mempermudah iklim usaha di wilayahnya. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mengikutsertakan jajarannya dalam Workshop Penggunaan Aplikasi SIKERTAS 2.0 (Sistem Informasi Kemitraan dan Fasilitasi Investasi). Aplikasi SIKERTAS 2.0 merupakan platform digital mutakhir yang dirancang untuk memperkuat sinergi antara pelaku usaha besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memfasilitasi para investor dalam menemukan peluang investasi terbaik di daerah.
Plt. Kepala DPMPTSP Kota Cirebon, Icip Suryadi, S.Sos., M.M. mengungkapkan bahwa keikutsertakan dalam workshop ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk melakukan transformasi digital di sektor perizinan dan tata kelola investasi.
"Kota Cirebon memiliki potensi ekonomi yang sangat strategis di koridor Rebana. Melalui pemanfaatan SIKERTAS 2.0, kami ingin memastikan bahwa setiap investasi yang masuk tidak hanya berdampak pada korporasi besar, tetapi juga mampu menggandeng dan menaikkan kelas UMKM lokal melalui kemitraan yang saling menguntungkan," ujarnya.
Dalam workshop tersebut, delegasi DPMPTSP Kota Cirebon dibekali pemahaman mendalam mengenai fitur-fitur terbaru SIKERTAS 2.0. Fitur tersebut meliputi pemetaan potensi investasi daerah yang lebih akurat, sistem pelaporan kemitraan yang transparan, hingga modul fasilitasi penyelesaian hambatan (problem solving) bagi para investor.
Dengan implementasi sistem ini, diharapkan proses pencocokan bisnis (business matching) antara investor dan pelaku usaha lokal dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan akuntabel. DPMPTSP Kota Cirebon optimis, adopsi teknologi ini akan menjadi daya tarik tambahan bagi para penanam modal domestic maupun asing untuk menanamkan modalnya di Kota Udang.
Langkah proaktif ini juga sejalan dengan target Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi melalui penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
