CIREBON – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan di daerah, Jum'at (13/11/2026).
Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum untuk bertukar informasi, pengalaman, serta wawasan mengenai kebijakan dan regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan pelayanan perizinan di tingkat daerah. Pembahasan mencakup berbagai ketentuan terkait penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan berbasis risiko, serta pelayanan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, DPMPTSP Kota Cirebon memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan, penerapan regulasi yang berlaku, serta koordinasi dengan perangkat daerah teknis dalam mendukung proses pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Selain itu, diskusi juga membahas pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kabupaten Tulungagung diharapkan memperoleh referensi dan bahan masukan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, khususnya berkaitan dengan penyusunan maupun evaluasi kebijakan daerah pada urusan pemerinatahan bidang penanaman modal.
DPMPTSP Kota Cirebon menyambut baik kunjungan kerja tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antarpemerintah daerah. Pertukaran informasi dan pengalaman ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang transparan, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
